Monday, 27 March 2017

Sistem Khilafah Hanya Ilusi

Gus Ishom: Sistem Khilafah Hanya Ilusi

Jumat, 30 September 2016 11:04 
Pringsewu, NU Online

Setelah Rasulullah wafat, para sahabat segera bermusyawarah untuk memilih pengganti dan pelanjut estafet kepemimpinan beliau (khalifah) dari suku Quraisy. Sebagian orang Islam menjadikan peristiwa bersejarah ini sebagai salah satu dalil acuan untuk mewajibkan upaya menegakkan sistem khilafah dan kewajiban menunjuk khilafah.

Sebagian dari umat Islam ini juga apriori, tidak mengabsahkan dan bahkan berjuang keras untuk meruntuhkan setiap bentuk dan sistem lainnya.

"Saya tidak mengingkari peristiwa bersejarah tersebut, namun itu tidak lagi sejalan dan relevan dengan konteks politik kekinian. Misalnya syarat imam harus dari suku Quraisy itu sudah tidak mungkin bisa diterapkan lagi sekarang ini karena sistem khilafah kini tidak lagi berlaku dan diakui keabsahannya. Sedangkan sistem negara dalam dunia politik modern lebih memilih nation state apapun bentuknya," tegas Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Jumat (30/9).

Karena itu, menurutnya, saat ini tidak ada satu negara pun di dunia yang menganut sistem khilafah, apalagi khalifahnya berasal dari suku Quraisy. "Nation state dalam bentuk dan sistem pemerintahan apapun kini tidak bisa diingkari keabsahannya, sehingga umat Islam tidak lagi perlu berilusi apalagi memaksakan diri untuk menerapkan dan memperjuangkan sistem khilafah yang bersifat global," tegasnya.

Menurutnya, dapat dipastikan tidak akan ada satu pun negara di belahan dunia ini yang mau menyerahkan kedaulatannya secara damai atau cuma-cuma di samping tidak ada seorang khalifah yang bisa disepakati.

"Upaya tersebut selalu saja gagal sebagaimana HTI, Khilafatul Muslimin, ‘jihad’ ISIS dan lain-lain yang menghabiskan umur secara sia-sia untuk menegakkan sistem khilafah. Korban sudah berjatuhan, perpecahan dan kekacauan di beberapa negara muslim begitu nyata, namun hasilnya tidak ada alias gagal total," ungkapnya.

Lebih lanjut Ia mengingatkan bahwa nilai positif yang mestinya diteladani dari sejarah setelah wafat Rasulullah SAW adalah kewajiban untuk memilih pemimpin terbaik sehingga tidak boleh ada kevakuman dan pentingnya bermusyawarah untuk itu.

"Inilah nilai islami yang senantiasa relevan sepanjang masa untuk segala bentuk dan sistem negara dalam konteksnya yang modern," pungkasnya. 
(Muhammad Faizin/Alhafiz K)

Informasi Kegiatan Jambore Pelajar Teladan Bangsa 2017

Selamat siang Bapak/Ibu Yth.

Pertama saya informasikan bahwa dalam upaya memperkuat karakter kebangsaan di lingkungan SMA/sederajat di seluruh Indonesia, MAARIF Institute for Culture and Humanity bersama dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud RI, kembali menyelenggarakan Jambore Pelajar Teladan Bangsa yang kelima kalinya.

Jambore Pelajar Teladan Bangsa V tahun 2017 ini mengangkat tema, “Melawan Hoax, Meneguhkan Kebinekaan”, dan akan diselenggarakan pada tanggal 7-12 Agustus 2017, bertempat di LPMP DKI Jakarta - Jl. Nangka Raya No.60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 

Untuk itu, bersama ini saya kirimkan Surat Undangan, Surat Himbauan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah KEMDIKBUD RI, ToR (proposal) Kegiatan Jambore, dan Formulir Pendaftaran.

Sebagai informasi,setiap pendaftar yang masuk akan melalui tahapan seleksi. Untuk itu kami menunggu Formulir Pendaftaran yang dilengkapi dengan 2 judul tulisan/esai (sesuai ToR), s.d. tanggal 12 Mei 2017. Bagi calon peserta yang telah lolos seleksi akan dikenakan biaya registrasi sebesar Rp.100.000,-.

Dokumen pendaftaran dapat dikirimkan melalui email maarif@maarifinstitute.org di cc ke msupriadi1977@gmail.com, dan pripihlagi@yahoo.com

Apabila Bapak/Ibu, dan atau keluarga / rekan kerja / sahabat Bapak/Ibu memiliki putra/i yang masih bersekolah ditingkat SLTA, agar dapat didorong untuk mengikuti kompetisi sebagai calon peserta kegiatan Jambore ini. Selebihnya, dokumen terlampir dapat dibawa oleh putra/i-nya ke sekolah masing-masing sebagai acuan pihak sekolah. 

Terakhir, kami sangat senang apabila Bapak/Ibu berkenang menyampaikan informasi kegiatan jambore ini, ke jaringan Bapak/Ibu.

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas partisipasinya kami ucapkan banyak terima kasih.

Salam hangat,
--------------------------------------------------------------
M. Supriadi
t & i: @mmsupriadi   f: msupriadi
msupriadi@yahoo.com
msupriadi1977@gmail.com

MAARIF Institute for Culture and Humanity 
Jl. Tebet Barat Dalam II No.6, Tebet, Jakarta Selatan 
Telp. 021-83794554 Fax. 021-83795758 
 
 
 
 
 

Saturday, 25 March 2017

Donasi Mbak Soekarno Plasan Watugajah

Donasi Mbak Soekarno Plasan Watugajah

Alhamdulilah sedekah warga Plasan baik di perantauan jakarta maupun dimana saja dapat sedikit membantu kesulitan kehidupan sehari-hari Mbah Soekarno

Semoga berkah untuk para donatur dan bermanfaat untuk Mbah Soekarno

Bagi yang ingin beramal berupa infaq, shodaqoh baik berupa uang atau dalam bentuk lainnya dapat menghubungi saya atau melalui bank atas

Nama:  SUWARNA
Bank  :   B N I
No rek:  01552 36202

Saldo per 25 Maret 2017..
Sebesar Rp 965.850,-

 




Proses pembuatan MCK

Pembuatan MCK

Pembuatan MCK

Donasi Cash diterima oleh Mbah Soekarno

Friday, 24 March 2017

Call for Contributions - Policy Research on the Implementation of a Human Rights Based Approach in Development Partnership [Post-2015]

Dear colleagues,
Greetings from the CPDE Global Secretariat!

The CSO Partnership for Development Effectivness (CPDE) is currently implementing a three-year action entitled “Enhancing Civil Society Role in Development Partnerships Post 2015,” which aims to ensure significant CSO contribution in global and regional development policy arenas through the GPEDC and other relevant processes in light of the implementation of the new Sustainable Development Goals.
In line with this, the CPDE will produce a Policy Research on the Implementation of a Human Rights Based Approach in Development Partnership [Post-2015], which is set to examine Development Partnerships in relation to their adherence to a Human Rights Based Approach, at the different levels and sectors of development work. 

Organisations who will contribute to this initiative are expected to submit a comparative case study assessing development partnerships in their sub-region/ region, or across sectors, institutions, donors or stakeholder partners on how they implement the Human Rights Based Approach, promote Human Rights, or the Right to Development.

The case studies shall look into the various efforts of development partners to mainstream human rights across all areas of development processes. It shall also examine how HR principles and standards are adopted in the implementation frameworks of development partnerships, and the gaps in its implementations. More importantly, the studies shall propose recommendations to help shape and inform partnerships.

CPDE and IBON International invite you to be part of this initiative. If you are interested, please send an Expression of Interest with outline and abstract on or before Apr 3, 2017.
EOIs from interested organisations will be compiled by IBON International and processed by the CPDE Coordination Committee.  
The concept note and other details of the research will be released at the soonest possible time. For questions and concerns, please contact Ingrid Shannah Calapit (icalapit@iboninternational.org) with cc to Jennifer Malonzo (jmalonzo@iboninternational.org).
Thank you very much.
Best regards,

-- 
Reileen Joy Dulay
CPDE Global Coordinator
http://www.csopartnership.org
c/o Ibon Foundation
114 Timog Ave. Diliman
Quezon City, Philippines 1103
Tel. 63 2 9277001
Skype: reileenjoy

Kenapa ya, Ahok Diserang, Ahok Semakin Moncer banget

Jakarta - Tensi politik DKI Jakarta menjelang pendaftaran pasangan calon semakin tinggi. Serangan terhadap calon kepala daerah petahana Basuki T Purnama alias Ahok dan bakal calon lain akan semakin kencar. Namun, semakin gencar serangan terhadap Ahok, popularitas dia semakin naik.
“Saat ini masih banyak partai yang belum mengumumkan sikap, khususnya PDI-P, yang memiliki golden ticket di Pilgub DKI Jakarta mendatang. Jadi, suhu politik Jakarta akan terus panas,” ujar peneliti Populi Center Nona Evita Nona kepada Suara Pembaruan di Jakarta, Kamis (8/9).

Setelah diterpa isu hukum, seperti kasus Rumah Sakit Sumber Waras dan reklamasi pantai utara Jakarta, kata Nona, Ahok sekarang dihantam isu-isu terkait suku, agama, dan ras (SARA) dan juga isu penggusuran atau lebih tepat isu relokasi. Namun, Nona menilai kedua isu belum cukup kuat menggerus elektabikitas Ahok.

“Kalau untuk menggerus elektabilitas Ahok, isu-isu ini belum cukup kuat, karena dari data survei kami ternyata masih banyak masyarakat yang puas dengan kinerja petahana,” ujarnya. Selain itu, kata dia, pemilih DKI Jakarta memiliki literasi politik yang baik mengingat sudah rasional dalam menentukan pilihan.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing menambahkan, serangan untuk menjatuhkan Ahok memang akan semakin masif. Namun, Ahok dinilai mendapat keuntungan positif atas berbagai serangan itu.

“Serangan pasti masif. Tetapi, jangan dianggap serangan yang kian masif itu jelek buat Ahok. Bisa positif. Ahok berada pada posisi sebagai korban politik, sehingga masyarakat menjadi simpati,” katanya.
Dikatakan, isu SARA tidak akan efektif terhadap Ahok. Elektabilitas Ahok dapat sedikit terganggu justru terkait dengan kasus-kasus penggusuran. Namun, pengaruhnya akan terasa jika isu itu diangkap secara empirik. “Kalau secara data Ahok salah, maka elektabilitasnya bisa turun. Kalau serangan tidak berbasis data, itu justru akan menaikkan Ahok,” katanya.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens mengatakan, serangan atas Ahok sangat sia-sia. “Boleh-boleh saja ada pengaruhnya isu SARA, tapi tidak signifikan. Masyarakat memiliki hati nurani untuk mengukur dan mempunyai otonomi untuk menentukan pilihan,” katanya.
Dikatakan, kampanye hitam merupakan proses politik yang tidak sehat. “Itu semua dilakukan lawan-lawan Ahok yang tidak cerdas dan tidak siap berdemokrasi. Ini yang saya sebut mereka itu kelompok pecundang,” tukasnya.

Sementara itu, menanggapi video yang mengandung isu SARA oleh mahasiswa UI dan menyerang dirinya, Ahok mengatakan, hal tersebut tidak pantas disampaikan oleh seorang mahasiswa. Ahok mengaku kesal dengan mahasiswa yang membuat video seperti itu.
“Saya pikir dia melanggar. Saya tidak berhak mengurus UI. Tetapi, kalau saya, akan saya pecat mahasiswa begitu,” kata Ahok.

Sebab, ujarnya, universitas merupakan tempat mereka kuliah dan dibiayai negara dengan memakai uang APBN. Dengan demikian, ujarnya, mahasiswa tersebut dibiayai seseorang untuk melakukan hal tidak terpuji seperti itu.

“Saya tidak rela uang pajak dari hasil kerja saya untuk membiayai seorang mahasiswa yang ketika lulus nanti menjadi seorang yang rasis. Seharusnya dia dikeluarkan. Bila perlu dia pindah ke Timur Tengah, bikin parpol kalau mau menumbangkan Pancasila,” ujarnya.



Suara Pembaruan
Yustinus Paat/Carlos KY Paath/AO
Suara Pembaruan

Thursday, 23 March 2017

Indonesia Economic Quarterly March 2017

Indonesia Economic Quarterly  March 2017
Economic growth increased for the first time in five years, rising up to 5.0 percent in 2016 from a revised 4.9 percent in 2015, despite heightened global policy uncertainty. A stable Rupiah, record low inflation, declining unemployment and soaring real wages lifted consumer confidence and private consumption. In contrast, falling government expenditure and weaker investment growth weighed on overall economic growth for the year.
The fundamentals of the Indonesian economy remain strong, with a robust rate of economic growth, the current account deficit and unemployment at multi-year lows, a conservative fiscal deficit and inflation at a record low.  Poverty and inequality also decreased in 2016.
Fiscal policy credibility was enhanced by cuts in government expenditure, along with the more achievable revenue targets in the 2017 Budget, which bolstered investor confidence.  The fiscal deficit in 2016 was 2.5 percent of GDP, lower than expected from 2.6 percent in 2015.
The current account deficit is down to a five-year low of 0.8 percent of GDP in Q4 2016, mostly due to stronger manufacturing exports. For 2016 as a whole, the current account balance narrowed to 1.8 percent, also a five-year low, from 2.0 percent in 2015.
Real GDP growth is forecast to rise to 5.2 percent in 2017, and reach 5.3 percent in 2018. Household consumption growth is projected to gain with a stable Rupiah, higher real wages and continued low unemployment.  Private investment growth is poised to increase as commodity prices recover, and the effects of monetary easing in 2016 and recent economic reforms gain traction.  Higher commodity prices will also ease fiscal constraints and lift government spending, while stronger global growth carries exports.
Inflation is expected to temporarily rise from 3.5 percent in 2016 to 4.3 percent in 2017 due to hikes in electricity tariffs and vehicle registration fees.
Risks to the growth forecast include unexpected changes in the U.S. monetary policy, political uncertainty in Europe, higher than expected domestic inflation and weak fiscal revenues.
The report includes a study on services trade in Indonesia. It proposes a reduction in Indonesia’s restrictions on services trade to improve productivity and competitiveness. According to OECD data, Indonesia has some of the most restrictive barriers to services trade.   Trade restrictions on services weaken the quality of those services and also impede the productivity of other sectors of the economy. Lifting these restrictions could therefore bring economy wide benefits
The March 2017 IEQ report also finds that the redesign of the Kredit Usaha Rakyat (KUR) program towards the provision of subsidized loans to micro, medium and small enterprises (MSMEs), has led to a ten-fold increase in the cost of the program. With more selective targeting, program costs could be much lower, and the savings could be redirected to other underfunded priority sectors in Indonesia.  There is a strong need to reconsider the use of subsidized loans to support MSMEs.

Please find below the link to the report


On behalf of the IEQ team.
Regards,
Derek




Derek H. C. Chen
Senior Economist
Macroeconomics and Fiscal Management
East Asia and Pacific

Friday, 17 March 2017

Kanal Kra Thailand menghindar biaya masuk Selat Malaka

Kanal Kra Thailand menghindar biaya masuk Selat Malaka

Belum banyak yang tahu mungkin, gagasan pembangunan Terusan Kra yang melintasi Tanah Genting Kra dan menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman telah muncul sejak ratusan tahun lalu. Namun berkali-kali, rencana ini timbul-tenggelam. Belakangan, ide untuk membangun Terusan Kra kembali mengemuka menyusul penandatanganan MoU antara the China-Thailand Kra Infrastructure Investment and Development dengan Asia Union Group pada tahun 2015.

Pemerintah Tiongkok sendiri mengklaim tidak terlibat dalam megaproyek tersebut.
Jika pembangunan kanal ini terwujud, Singapura disebut-sebut akan paling terkena dampaknya karena kapal-kapal nantinya tidak harus melewati Negeri Singa dan Selat Malaka.
Sementara itu, sebagian pihak berpendapat pembangunan Kanal Kra ini tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap Indonesia. RI justru diharapkan dapat mengambil peluang jika proyek ini benar-benar terlaksana.
"Kami mendiskusikan peluang yang bisa diambil Indonesia bila Kanal Kra dibuka. Namun untuk sementara kita akan melihat perkembangan situasi saja," terang Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada Desember 2016 lalu usai menyambangi Kepala Bappenas Bambang Sumantri Brojonegoro untuk membahas isu ini.
Harapan menyeruak, jika Terusan Kra dibuka maka Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Kuala Tanjung akan berkembang.
Terlepas dari kabar bahwa rencana pembangunan Terusan Kra ini adalah upaya China untuk membangun pengaruhnya di Asia Tenggara, namun yang pasti gagasan ini sejalan dengan cita-cita Beijing untuk mengembangkan jalur sutera maritim.
Seperti dikutip dari The Straits Times, Senin, (20/3/2017) berikut 5 fakta tentang Terusan Kra:

1. Apa itu Terusan Kra?

Kelak jika selesai dibangun, Terusan Kra akan melintasi Tanah Genting Kra, sebuah daratan sempit di Thailand Selatan yang menghubungkan Teluk Thailand dengan Laut Andaman.
Terusan Kra akan memiliki panjang 102 kilometer. Estimasi biaya pembangunannya sekitar US$ 28 miliar. Diperkirakan membutuhkan waktu delapan hingga 10 tahun untuk menyelesaikan megaproyek ini.
Dengan pembangunan Terusan Kra, kapal-kapal tidak perlu lagi lewat Singapura dan Semenanjung Malaysia sehingga mereka dapat memotong waktu perjalanan sebanyak 72 jam atau 1.200 kilometer.
Kapal juga dapat menghindari Selat Malaka yang padat, di mana aktivitas bajak laut di kawasan ini dikabarkan meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
2 dari 6 halaman

2. Sebuah proyek dengan sejarah 400 tahun

Ide pembangunan Terusan Kra ini pertama kali diusulkan oleh Raja Narai pada tahun 1677. Namun dalam perjalanannya kerap timbul-tenggelam.
Gagasan sempat mencuat pada tahun 1870-an, tepatnya setelah Terusan Suez ada dan menunjukkan bahwa kanal buatan manusia "layak pakai".
Pada tahun 1946 perjanjian Anglo-Thai melarang pemerintah Thailand membangun kanal tersebut tanpa persetujuan dari pemerintah Inggris. Britania Raya kala itu sudah melihat bahwa Terusan Kra dapat menjadi ancaman terhadap dominasi Singapura -- koloni Inggris -- sebagai hub pengiriman regional.
Rencana pembangunan kembali muncul pada tahun 1950-an dan 1970-an. Namun perubahan terjadi di setiap dekade, terutama ketika pemerintahan baru berkuasa di Thailand. Pada tahun 1980, Jepang pun sempat dikabarkan akan terlibat dalam proyek tersebut.
Di tengah kemajuan pesat ekonomi China, Thailand dikabarkan berpaling ke negara itu untuk membantu pembangunan Terusan Kra melalui kerangka joint venture.
Tahun 2014, pebinis Pakdee Tanapura, seorang anggota Komite Terusan Kra mengatakan kepada The Straits Times bahwa kanal tersebut dapat menjadi bagian dari rute jalur sutra maritim yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan perdagangan melalui Laut China Selatan.
3 dari 6 halaman

3. Dampak bagi Singapura

Keberadaan Terusan Kra diprediksi akan mengurangi jumlah kapal yang melintasi Singapura. Ini tentu akan memukul Negeri Singa mengingat industri maritim menyumbang cukup signifikan terhadap PDB negara itu.
Pada tahun 2014, industri maritim menyumbang sekitar 7 persen terhadap PDB Singapura.
Meski demikian ada pula yang berpendapat, dampak dari Terusan Kra mungkin saja terbatas.
"Jarak memang penting, tapi kapal tentu mempertimbangkan layanan dan fasilitas. Fondasi dan reputasi pelabuhan Singapura yang telah terbangun tentu tidak bisa dengan cepat ditiru," ujar Li Zhenfu dari Dalian Maritime University.
4 dari 6 halaman

4. Dampak bagi Thailand dan China

Ekonomi Thailand tentu dapat didorong melalui proyek semacam itu. Belum lagi ditambah manfaat potensinya termasuk biaya pelabuhan, tol, investasi asing, dan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah.
Sementara bagi China, yang mengimpor minyak dari Afrika dan Timur Tengah, jarak tempuh pendek tentu berarti hemat waktu dan hemat uang. Sekaligus ini dapat menjadi pendorong bagi sejumlah pelabuhan China seperti di Shanghai, Hong Kong, dan Shenzen.
5 dari 6 halaman

5. Terancam Jadi Proyek Abadi

Analis mengatakan bahwa untuk biaya pembangunan kanal, yang mampu menghemat waktu tempuh 72 jam tidak cukup signifikan. Ada juga konsekuensi lingkungan dan pertimbangan keamanan.
Banyak pihak di kalangan rakyat Thailand sendiri disebut-sebut tidak akan senang dengan terusan baru. Karena jika selesai, maka Terusan Kra akan memisahkan empat provinsi di bagian selatan negara itu dari seluruh negeri.
Provinsi-provinsi tersebut memiliki riwayat menolak sejumlah ketetapan Bangkok dan diperparah dengan lahirnya gerakan separatis. Sekalipun kendala tersebut diatasi, pertanyaan berikutnya yang harus dijawab adalah kemana jutaan warga yang tinggal di area pembangunan akan dipindahkan?

Laporan Publik INFID 2016

Laporan Publik INFID 2016

 Selengkapnya klik disini


KATA PENGANTAR

Laporan ini ditujukan kepada anggota INFID, pengurus INFID dan publik Indonesia. Laporan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas INFID. Laporan memuat apa saja yang telah dilakukan, apa hasilnya dan sejauh mana kontribusi INFID. Selama 2016 INFID telah berupaya memberikan kontribusi untuk meraih Indonesia yang inklusif dan mandiri melalui untuk tiga program utama yaitu (i) pelaksanaan SDGs di Indonesia, (ii) penurunan Ketimpangan ekonomi dan (iii) pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

Ciri khas kegiatan-kegiatan tahun 2016 antara lain (i) Perluasan jaringan dan mitra kerja. INFID telah bekerjasama dengan berbagai pemerintah kab dan kota (Human Rights City), dengan para Rektor Universitas dalam mainstreaming SDG; (ii) memulai kegiatan memajukan toleransi dan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme; (iii) melanjutkan upaya penurunan ketimpangan di Indonesia melalui riset-riset untuk menemukan solusi-solusi yang paling berdampak terutama bagi kaum muda Indonesia; (iv) memperluas peran pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam pelakasanaan SDG Universitas, Pemerintah Daerah abupaten dan ota, perusahaan, dan wartawan.

Beberapa hal yang kiranya menarik dari kegiatan tahun 2016 antara lain:
  • Survei INFID di 6 kota tentang sikap kaum muda terhadap radikalisme dan ektrimisme telah diliput luas oleh media utama. Survey menunjukkan 82 persen tidak setuju dengan kekerasan berbasis agama, namun ada 3 persen setuju termasuk setuju dengan tindak terorisme.
  • Ikut serta dalam proses penyusunan Perpres SDGs, termasuk memberikan input substantif draft perpres SDG versi CSO kepada Bappenas dan KSP
  • Berpartisipasi memberikan masukan kepada upaya PBB menyusun dokumen Human Rights City (HRC)
  • Menyelenggarakan Festival HAM 2016 di Bojonegoro sebagai ajang membagi pengetahuan, pengalaman, hasil pemantauan dan melihat praktik nyata pelaksanaan HRC di Kab Bojonegoro
Selama tahun 2016 INFID juga berkerjasama dengan pemerintah, di antaranya dengan KSP (Kantor Staf Presiden), Bappenas dan Kementrian Luar Negeri untuk melaksanakan SDG dan OGP (Open Government Partnership). Dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses pelatihan vokasi untuk menurunkan ketimpangan pasar kerja; dan dengan Komnas HAM untuk mendukung proses adopsi dan pelaksanaan HRC oleh kab dan kota di Indonesia.
 
Selama tahun 2016 INFID telah melaksanakan rata-rata 8 kegiatan setiap bulan atau lebih dari 98 kegiatan selama satu tahun.

Terima kasih,

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif

 

Panduan Pelatihan Bisnis Dan HAM

Panduan Pelatihan Bisnis Dan HAM

 KLIK DISINI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang karena limpahan rahmat-
Nya kami berhasil menerbitkan sebuah modul pelatihan yang berjudul “Prinsip-Prinsip
Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM; Memastikan Praktik Bisnis yang Menghormati
HAM”.

Modul pelatihan ini kami terbitkan sebagai bahan pendukung pencapaian program
““Walking the Talk: Promoting Accountable Business through Advancement of United
Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) Implementation in
Indonesia” atau “Mempromosikan Bisnis yang Beranggung Jawab dengan Mendorong
Pelaksanaan Pinrip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM (UNGP) di Indonesia”.
Penyusunan modul sebagai bagian dari pelaksanaan program yang dijalankan oleh
International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Oxfam di Indonesia dan
Indonesian Global Compact Network (IGCN) ini terlaksana berkat dukungan Uni Eropa di
Indonesia.

Modul pelatihan ini akan digunakan sebagai materi utama pelatihan tentang bisnis dan
HAM untuk berbagai kalangan seperti serikat buruh atau serikat pekerja, organisasi petani,
organisasi masyarakat sipil, jurnalis, pegawai pemerintah dan sektor swasta atau dunia
usaha. Modul pelatihan ini disusun dengan memberi tekanan lebih pada isu-isu yang
terkait dengan industri pangan dan pertanian serta perkebunan kelapa sawit.

Kami berharap bahwa modul yang disusun melalui kajian literatur, kunjungan lapangan
dan expert review ini mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang UNGP
dalam kaitannya dengan praktik bisnis dan penghormatan HAM di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Rully Sandra dan
Cekli Setya Pratiwi yang telah bekerja keras menyusun modul pelatihan ini, serta rekanrekan
di Oxfam di Indonesia, IGCN, Business and Human Rights Working Group (BHRWG)
serta Elsam.

Jakarta, 10 November 2016

Mugiyanto
Program Officer Senior untuk HAM dan Demokrasi

Thursday, 16 March 2017

Short survey on the SDG and ecosystem services

Membantu menyebarkan Survey Monkey tentang SDGs
============================================
Dear IISD SDG community,
 
As part of a NCEAS Science for Nature & People Partnership (SNAPP) working group 'Making Ecosystem Services Count in the SDGs' we are carrying out a short, anonymous survey of people with development and/or policy experience to map out linkages between the newly enacted UN Sustainable Development Goals (SDGs) and specific ecosystem services. 
 
We are seeking expert opinion to determine which ecosystem services, i.e. the benefits humans derive from nature, could contribute to the attainment of specific SDG targets. If you could take 5-15 mins to fill out the survey your contribution to this research would be much appreciated!
 
Please find the survey here: https://www.surveymonkey.com/r/3ST3TR9
 
We would also be grateful if you could forward the survey onto other interested and qualified colleagues. The deadline for the responses is March 23rd.
 
Thank you,
Sylvia Wood, Sarah Jones & Fabrice DeClerck
Sylvia Wood, PhD. Montreal, Quebec sylvia.wood@cgiar.org www.sylviawood.ca

Bisnis dan Hak Asasi Manusia HAK & MANFAAT BAGI MASYARAKAT DAN SERIKAT PEKERJA UNGPs Business & Human Rights

Bisnis dan Hak Asasi Manusia
HAK & MANFAAT BAGI MASYARAKAT DAN SERIKAT PEKERJA
UNGPs Business & Human Rights


Manfaat UNGPs Business and Human Rights bagi Perusahaan

Manfaat UNGPs Business and Human Rights bagi Perusahaan

REPUTASI BAIK yang akan memberikan acknowledgement bahwa usaha yang dilakukan bebas dari pelanggaran dan melaksanakan pemenuhan hak asasi

Meneguhkan LISENSI SOSIAL perusahaan untuk beroperasi dan memberikan KEPUASAN MAKSIMAL BAGI KONSUMEN


BEBAS DARI BOIKOT karena pelanggaran yang menjadi pengurangan risiko bagi berlangsungnya perusahaan

Mempermudah AKSES PINJAMAN lembaga keuangan internasional yang mensyaratkan bisnis dan HAM, membuka kesempatan untuk menembus pasar dan segmen konsumen dan penanam modal baru, serta terwujudnya lingkungan bisnis yang lebih stabil dan hubungan masyarakat yang lebih baik.

SERTIFIKASI ISO 2600.
Pengakuan KREDIBILITAS dan perilaku baik pelaku usaha

KEBERLANJUTAN USAHA BISNIS lebih terjamin dengan tidak adanya konflik yang berkepanjangan dengan masyarakat yang biasanya membutuhkan sumber daya yang besar untuk diredam atau diatasi. Semangat kerja dan motivasi yang lebih baik dari para pekerja juga
meningkatkan produktivitas.

Perusahaan dapat merekrut dan mempertahankan PEGAWAI TERBAIKNYA


Bisnis dan HAM: PERAN DAN POSISI PEMERINTAH UNGPs Business & Human Rights

Bisnis dan Hak Asasi Manusia
PERAN DAN POSISI PEMERINTAH
UNGPs Business & Human Rights


Panduan Prinsip PBB/UNGP dalam Bisnis dan Human Rights

Panduan Prinsip PBB/UNGP dalam Bisnis dan Human Rights

Pada tahun 2011, PBB membuat kerangka umum yang dinamakan United Nation of Guiding Principle on Business and Human Rights atau UNGP pada Bisnis dan HAM


Wednesday, 15 March 2017

Outcome Dokumen SDGs

Outcome Dokumen SDGs


DOKUMEN HASIL
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Dokumen ini merupakan terjemahan dari Outcome Document
Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development

selengkapnya 


Tuesday, 14 March 2017

Training Bisnis dan HAM di Pontianak

Training Bisnis dan HAM di Pontianak
di adakan di Hotel Hermes Pontianak

Kegiatan ini diikuti oleh berbagai kalangan NGO

Monday, 13 March 2017

Friday, 10 March 2017

Laporan Ketimpangan Indonesia

Laporan Ketimpangan Indonesia
kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Aryaduta Jakarta, 23 Feb 2017

Pelatihan SDGs di Griya Persada Kaliurang Yogya

 Pelatihan SDGs di Griya Persada Kaliurang Yogya

Hamong Santono - INFID

Muksin Syihab - Kementerian Luar Negeri

Alissa Wahid - Gusdurian Indonesia

Sugeng Bahagijo - Direktur INFID