Laporan Publik INFID 2016

 Selengkapnya klik disini

 

KATA PENGANTAR

Laporan ini ditujukan kepada anggota INFID, pengurus INFID dan publik Indonesia. Laporan sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas INFID. Laporan memuat apa saja yang telah dilakukan, apa hasilnya dan sejauh mana kontribusi INFID. Selama 2016 INFID telah berupaya memberikan kontribusi untuk meraih Indonesia yang inklusif dan mandiri melalui untuk tiga program utama yaitu (i) pelaksanaan SDGs di Indonesia, (ii) penurunan Ketimpangan ekonomi dan (iii) pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

Ciri khas kegiatan-kegiatan tahun 2016 antara lain (i) Perluasan jaringan dan mitra kerja. INFID telah bekerjasama dengan berbagai pemerintah kab dan kota (Human Rights City), dengan para Rektor Universitas dalam mainstreaming SDG; (ii) memulai kegiatan memajukan toleransi dan pencegahan radikalisme dan ekstrimisme; (iii) melanjutkan upaya penurunan ketimpangan di Indonesia melalui riset-riset untuk menemukan solusi-solusi yang paling berdampak terutama bagi kaum muda Indonesia; (iv) memperluas peran pemangku kepentingan untuk ikut serta dalam pelakasanaan SDG Universitas, Pemerintah Daerah abupaten dan ota, perusahaan, dan wartawan.

Beberapa hal yang kiranya menarik dari kegiatan tahun 2016 antara lain:

• Survei INFID di 6 kota tentang sikap kaum muda terhadap radikalisme dan ektrimisme telah diliput luas oleh media utama. Survey menunjukkan 82 persen tidak setuju dengan kekerasan berbasis agama, namun ada 3 persen setuju termasuk setuju dengan tindak terorisme.
• Ikut serta dalam proses penyusunan Perpres SDGs, termasuk memberikan input substantif draft perpres SDG versi CSO kepada Bappenas dan KSP
• Berpartisipasi memberikan masukan kepada upaya PBB menyusun dokumen Human Rights City (HRC)
• Menyelenggarakan Festival HAM 2016 di Bojonegoro sebagai ajang membagi pengetahuan, pengalaman, hasil pemantauan dan melihat praktik nyata pelaksanaan HRC di Kab Bojonegoro

Selama tahun 2016 INFID juga berkerjasama dengan pemerintah, di antaranya dengan KSP (Kantor Staf Presiden), Bappenas dan Kementrian Luar Negeri untuk melaksanakan SDG dan OGP (Open Government Partnership). Dengan Kementrian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memperluas akses pelatihan vokasi untuk menurunkan ketimpangan pasar kerja; dan dengan Komnas HAM untuk mendukung proses adopsi dan pelaksanaan HRC oleh kab dan kota di Indonesia.
 

Selama tahun 2016 INFID telah melaksanakan rata-rata 8 kegiatan setiap bulan atau lebih dari 98 kegiatan selama satu tahun.

Terima kasih,

Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif