Monday 23 February 2015

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIAoleh: Arif Budimanta (Anggota DPR RI, A-341, FPDI Perjuangan Ketua Kaukus Ekonomi Konstitusi DPR RI

TUJUAN BERNEGARA1.
Memajukan kesejahteraan umum2.Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan3.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosialTUJUAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIATujuan pembangunan ekonomi Indonesia menuruh Hatta (1979: 47) : haruslah diarahkan kepada bagaimana menciptakan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang memuat dan berisikan kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian, dan kemerdekaan

BEBERAPA HAK RAKYAT YANG DIJAMIN KONSTITUSIPasal 27 Ayat (2) : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.Pasal 28 H ayat (1) : setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memberoleh pelayanan kesehatanPasal 31 ayat (1) : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikanPasal 31 ayat (2) : setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.Pasal 34 ayat (2) : negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusiaPasal 34 ayat (3) : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layakAPBNPasal 23 Ayat (1) : Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

ALOKASI BLM PNPM MANDIRITAHUN 2007-2011

Pengalaman PNPM dan Pembangunan Iklusif

Pengalaman PNPM dan Pembangunan Iklusif
oleh: Sugeng Bahagijo

Roundtable discussion “Mencari Kebijakan dan program yang sanggup mengatasi Kemiskinan dan Ketimpangan” Jakarta 23 Oktober 2011

Pemberdayaan
Pemberdayaan perlu diperluas untuk meminalisasi   kelemahan-kelemahan politik lokal (elite capture, “diminished democracy” (Skocpol) atau “downsizing democracy” (Crenson)
Pemberdayaan perlu diperluas bkn saja relasi antara warga denganproyektetapi relasinya dengan akses pelayanan publik dan sumberdaya publik (APBD, tata kota, tata lahan, sumber airminum)

Modal sosial warga, trust antara warga dan trust antara wilayah perlu diperkuatantara lain melalui forum-forum warga yang melakukan musyawarah dan mengambil keputusan yang melibatkan semua warga : lintas kelas dan lintas desa/lintas kecamatan