Eep Saefulloh Fatah dan Politisasi Isu SARA

Dalam sebuah video yang viral, Eep Saefulloh Fatah, yang konon disebut-sebut sebagai tim konsultan politik pasangan calon gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno, secara terang-terangan menyebut masjid sebagai tempat kampanye untuk meraih kemenangan. Ia meniru strategi kemenangan Partai FIS/Partai Front Keselamatan Islam (al-jabhah al-islamiyah lil-inqadh) di Aljazair yang berhasil memenangkan pemilu dengan mempolitisasi masjid.

Menurut Eep, partai FIS bisa menang pemilu di Al-Jazair karena menggunakan masjid sebagai propaganda politik. Padahal partai FIS bukan partai dengan jaringan yang kuat, tidak ada tokoh-tokoh berpengaruh yang tersebar di berbagai daerah, dan pendanaannya pun biasa-biasa saja
.
Namun, dengan jaringan masjid, Partai FIS bisa memenangkan pemilu. Sejumlah khotib, ulama dan ustadz yang mengisi kegiatan di masjid, terutama ketika sholat Jumat, tidak hanya menyerukan ketakwaan, tetapi dilanjutkan dengan seruan politik. Hal itu terus disampaikan hingga hari pencoblosan. Nah, cara Partai FIS inilah yang ditiru oleh konsultan politik Anies-Sandi untuk mengalahkan Ahok.

Satu-satunya senjata 

Secara eksplisit, Eep telah gagal menciptakan model kampanye dengan proses dialog, adu visi-misi dan strategi yang kreatif. Ia menganggap politisasi SARA merupakan satu-satunya senjata untuk mengalahkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal, politisasi SARA adalah langkah mundur bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tim Anies-Sandi tahu bahwa tidak mungkin bertarung soal program, sebab program Ahok sudah dirasakan manfaatnya oleh warga Jakarta, sedangkan program Anies masih wacana. Tim Anies-Sandi menilai kualitas paslon Anies-Sandi masih di bawah Ahok-Djarot, sehingga permintaan debat hanya berpotensi menunjukkan bahwa program Ahok-Djarot jauh lebih unggul daripada Anies-Sandi. Inilah penyebab Anies-Sandi tidak menghadiri debat dalam acara Rosi di Kompas TV (2/4).

Maka politisasi SARA menjadi senjata satu-satunya untuk memenangkan kontestasi Pilkada DKI. Tak heran jika menjelang Pilkada DKI putaran kedua pada 19 April 2017, intensitas penggunaan sentimen SARA semakin tinggi. Dimulai dari provokasi kebencian di berbagai masjid melalui khutbah Jumat, intimidasi jenazah, hingga aksi demonstrasi berjubah agama. Perkembangan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua sebagai sebuah bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi.

Kita tahu, politisasi SARA sangat tidak sehat bagi bangsa Indonesia. Karena Indonesia dikenal sebagai negara yang damai sehingga tidak boleh dirusak dengan politisasi SARA. Kita bisa lihat, Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral saling berhadap-hadapan dan tidak ada masalah dan tidak timbul konflik horizontal. Sehingga sangat aneh jika ada pihak tertentu yang bermain di air keruh dengan berpolitik menjual agama.
Strategi politisasi agama ini mirip dengan aksi Ikhawanul Muslimin (IM) di Mesir yang telah meluluhlantahkan keberagaman di Mesir. Ikhwanul Muslimin menggunakan masjid untuk menarik simpati dan menyebarkan ideologi-ideologi sektarianisme agama. Mereka juga mempolitisasi ayat-ayat suci untuk kepentingan politiknya, hingga terciptalah suasana konflik sektarianisme yang sangat dahsyat yang kemudian meluluhlantahkan kedamaian di Mesir.

Tentu kita tidak ingin negeri yang damai ini seperti Mesir. Karena glorifikasi sektarianisme dan intoleransi yang mereka usung, sungguh sangat bertentangan dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika yang telah dipraktikkan sejak lama oleh para founding father kita. Agama sangat mulia, sehingga tidak elegan jika ditarik masuk ke dalam ranah politik. Oleh karena itu, agama harus diletakkan sebagai jalan kebenaran dan kebajikan, bukan direndahkan untuk tujuan politik sesaat.

Tidak ampuh

Mungkin dalam bayangan Eep, Ahok hanya bisa dikalahkan menggunakan isu politisasi SARA. Padahal, strategi Eep dengan menggunakan SARA tidak akan ampuh dalam perpolitikan DKI Jakarta. Hal ini karena publik Jakarta sudah sangat dewasa dan rasional dalam memilih paslon. Mereka akan memilih paslon berdasarkan rekam jejak dan bukan karena isu SARA. Benturan politik dengan cara menjual agama dan provokasi kebencian sama sekali tidak laku di Ibu Kota.

Publik Jakarta lebih mengedepankan rasionalitas dan pikiran jernih untuk membedakan pemimpin yang patut dipilih dan tidak patut dipilih. Dukungan kepada Basuki-Djarot yang terus mengalir mutakhir ini adalah bukti bahwa politisasi SARA sama sekali tidak ampuh untuk dijadikan senjata politik di Jakarta.

Oleh karena itu, Eep sebagai konsultan politik semestinya tidak menggunakan politisasi SARA untuk memenangkan kontestasi politik Pilkada DKI. Karena itu sama halnya menodai agama dan menciderai demokrasi yang telah lama kita bangun bersama. Provokasi fitnah dan intimidasi harus dihindari. Pilkada adalah bagian dari pesta demokrasi sehingga kegembiraan dan kebahagiaan harus dikedepankan dan bukannya ketakutan, kebencian, dan intimidasi yang justru diperlihatkan.

dari http://www.qureta.com